Reformasi Birokrasi bidang pendidikan telah bergulir sejak ditetapkan Undang-unfang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Dasar tersebut selaras dengan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 22 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, reformasi dilakukan antara lain dengan memberikan kewenangan pengelolaan dan proses pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain dengan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MNS). Reformasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ini harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang memadai di seluruh daerah. Dalam buku ini menguraikan bagaimana mengelola Sumber Daya Manusia Pendidikan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang telah diserahkan ke provinsi dan kabupaten/kota, dan diharapkan tidak memindahkan permaslaah kesetiap daerah.