Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendorong kebutuhan banyak kalangan akan kejelasan konsep yang akan diaplikasikan dalam akuntansi pemerintahan ini, yang menempati posisi kunci dalam pengelolaan keuangan daerah.