SETELAH KEMERDEKAAN diproklamasikan pada Agustus 1945, mengemuka perbedaan visi yang tajam di kalangan elite Indonesia terkait sistem pemerintahan masa depan. Polarisasi ini terpesonifikasi pada dua figur pemimpin puncak republik: Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Sukarno membayangkan, Indonesia seharusnya membentuk sistem pemerintahan orisinal yang berpusat pada dirinya selaku presiden yang mampu memahami dan menyuarakan kehendak rakyat, terutama mereka yang miskin. Sedangkan Hatta dan sekutu-sekutunya yang diduga terpengaruh pendidikan Belanda punya gagasan yang berbeda dan memandang bahwa sistem demokrasi parlementer yang dilengkapi lembaga peradilan yang independen akan lebih baik untuk Indonesia. Sukarno dan sekutu-sekutunya akhirnya mampu memobilisasi dukungan politik khalayak luas, terbukti mereka memenangkan pemilihan umum 1955 yang mengurangi pengaruh politik Hatta dan sekutu-sekutunya. Alhasil, Sukarno memperkuat otoritasnya lebih jauh setelah berhasil membubarkan parlemen dan selanjutnya melemahkan lembaga peradilan dengan memberlakukan sistem pemerintahan otoriter yang ia sebut Demokrasi Terpimpin yang dimulai pada 1959